Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan “Mark‑Up” Proyek Whoosh: “Agak Aneh Ini”
Divisi Meulaboh – Mahfud Diminta KPK kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan dugaan penggelembungan biaya (mark‑up) pada proyek kereta cepat Jakarta‑Bandung dengan nama “Whoosh”. Dugaan tersebut kemudian ditanggapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Mahfud membuat laporan resmi sebagai langkah awal penanganan. Namun, Mahfud merespons dengan kritikan — ia menyebut sikap KPK dalam hal ini agak aneh.
Kronologi Singkat
Pada tanggal 14 Oktober 2025, Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya mengungkap bahwa biaya pembangunan per kilometer jalur Whoosh di Indonesia mencapai US$ 52 juta, sementara angka di China sejenis proyek hanya US$ 17‑18 juta per kilometer. Ia menekankan bahwa selisih itu “naik tiga kali lipat” dan mendesak siapa yang mengatur selisih tersebut untuk diperiksa.
Selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober 2025, KPK melalui juru bicara mengimbau Mahfud, sebagai pihak yang mengangkat isu, untuk menyampaikan laporan resmi ke KPK agar dugaan mark‑up tersebut bisa ditelaah lebih lanjut.
Namun pada 17–18 Oktober 2025, Mahfud menegaskan bahwa seharusnya KPK langsung menyelidiki dugaan tersebut, tanpa harus “menunggu laporan” dari pihak publik. Ia menilai bahwa KPK sudah memiliki cukup informasi publik untuk memulai tindakan.
Poin‑Utama Kritik Mahfud
Kapan Laporan Diperlukan? – Mahfud menyatakan bahwa dalam hukum pidana, apabila sudah ada indikasi dugaan tindak pidana yang jelas, aparat penegak hukum (APH) tidak perlu menunggu laporan formal dari pihak luar; seharusnya mereka segera bergerak. 
Baca Juga: Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Tewasnya Terapis Berusia 14 Tahun di Jaksel
Mahfud Diminta KPK Sudut Pandang KPK
KPK menjelaskan bahwa mereka membuka pintu pengaduan untuk masyarakat, termasuk bagi mereka yang memiliki “informasi awal” atau “data awal” dugaan tindak pidana korupsi, supaya lembaga dapat melakukan analisis dan verifikasi lebih lanjut.
Kenapa Hal Ini Menjadi Perhatian Publik
Proyek Whoosh yang disebutkan adalah proyek strategis nasional dengan nilai besar. Pelibatan anggaran besar, pembangunan infrastruktur besar, dan utang luar negeri menjadi sorotan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas.
KPK perlu memastikan bahwa laporan ataupun proses penyelidikan dilengkapi dengan bukti yang kuat: dokumen kontrak, aliran keuangan, audit independen. Hanya isu publik saja belum cukup untuk penanganan pidana.
Proyek infrastruktur besar melibatkan banyak pihak (pemerintah pusat, BUMN, konsorsium asing, lokal). Maka pengusutan akan kompleks dan mungkin memerlukan kerjasama antar‑lembaga dan audit menyeluruh.
Kesimpulan
Mahfud MD menyebut “agak aneh” bahwa ia diminta membuat laporan ketika menurutnya bukti sudah publik dan KPK harusnya bergerak.
Publik akan menunggu agar transparansi dan akuntabilitas proyek‑strategis seperti Whoosh tidak hanya menjadi wacana publik, tetapi benar‑benar ditangani dengan nyata.
