Pembangunan Batalyon Baru di Aceh: PKB Ambil Posisi Netral, Dony: “Kita Ikuti Suara Masyarakat”
Divisi Meulaboh Pembangunan Batalyon Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan sedang mengkaji rencana pembangunan batalyon baru di Aceh. Rencana ini memicu pro-kontra di kalangan masyarakat dan politisi setempat. Sebagian mendukung dengan alasan keamanan dan lapangan kerja, sementara yang lain menolak karena kekhawatiran mengembalikan trauma konflik masa lalu dan potensi pelanggaran terhadap MoU Helsinki.
Di tengah perdebatan ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui salah satu anggotanya di DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), Dony Arega Rajes, menyatakan sikap netral. PKB menegaskan akan mengikuti aspirasi masyarakat dan Pemerintah Aceh dalam menentukan sikap akhir terkait rencana ini.
PKB Tidak Memihak: Dukung Jika Rakyat Setuju, Tolak Jika Bertentangan dengan MoU Helsinki
Dalam pernyataannya di Ruang Rapat Fraksi PKB Gedung DPRA (2/7/2025), Dony Arega Rajes menjelaskan bahwa PKB tidak serta merta mendukung atau menolak pembangunan batalyon baru. Sikap partainya akan disesuaikan dengan keinginan masyarakat dan pemerintah daerah.
“PKB siap mendukung bila masyarakat dan Pemerintah Aceh mendukung, ya sama-sama kita bangun batalyon. Tetapi kalau menolak, PKB tetap menolaknya, apalagi bila bersangkutan dengan MoU Helsinki,” tegas Dony.
Pembangunan Batalyon
Dony mengakui bahwa rencana ini memiliki beberapa keuntungan, di antaranya:
Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional – TNI dapat membantu pengembangan sektor pertanian dan pangan di Aceh.
Membuka Lapangan Pekerjaan – Banyak pemuda Aceh yang berpeluang direkrut menjadi TNI, mengurangi angka pengangguran.
Memperkuat Keamanan – Adanya tambahan pasukan bisa meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah rawan.
Dampak Negatif: Trauma Konflik dan Pelanggaran MoU Helsinki
Mengembalikan Rasa Takut Masyarakat – Aceh memiliki sejarah panjang konflik bersenjata antara GAM dan TNI. Kehadiran batalyon baru bisa memicu kekhawatiran akan kembalinya militerisasi yang berlebihan.
Bertentangan dengan Semangat MoU Helsinki – Perjanjian damai 2005 menekankan pengurangan pasukan militer di Aceh.
Pembangunan Batalyon: Landasan Perdamaian yang Tidak Boleh Diabaikan
“Kalau masalah kita sangkutkan dengan MoU Helsinki, itu masih relevan. Karena dasarnya damai Aceh karena ada MoU, kalau tidak ada MoU, tidak ada perdamaian Aceh,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kesepakatan damai tersebut telah mengakhiri konflik bersenjata puluhan tahun dan menjadi landasan otonomi khusus Aceh. PKB: Partai Rakyat yang Netral dan Aspiratif
Sebagai partai yang mengusung nilai-nilai kerakyatan dan keagamaan, PKB menempatkan diri sebagai penengah dalam isu ini.
